ICON Road to . . .

Baru ini yang (masih) bisa kami lakukan...
Entah, apakah hal ini bisa di klaim sebuah kerja nyata -- dan besar -- menuju sebuah perubahan paradigma politik lokal...???

re GENERASI

PELAKSANAAN Pemilu 2009 tidak sampai satu tahun, bahkan beberapa tahapan pen-caleg-kan sudah dilakukan KPU se Indonesia. Pertanyaannya, mungkinkah Pemilu 2009 akan melahirkan pemimpin masa depan visioner yang membuat bangsa ini bangkit dari keterpurukan? Apakah kaum muda sebagai bagian generasi baru bisa memperoleh peran yang strategis?
Mencermati wacana di masyarakat, dari obrolan manis ‘kelompok marginal’ di warung kopi malam (baca: warung jenggo), hingga akademisi dan para ahli, sepertinya mereka tidak yakin Pemilu 2009 akan melahirkan pemimpin visioner. Bagaimana mungkin, negeri yang dipimpin oleh para kaum oligarki dan predator bisa melahirkan ‘ratu adil’ yang akan membawa kabar baik bagi kaum lemah dan tak mampu.
Pesimisme akan munculnya pemimpin masa depan visioner dipengaruhi oleh lemahnya "kapital moral" para politisi di negeri ini. Sedangkan kapital bukan sekadar potensi kebajikan yang dimiliki seseorang, melainkan potensi yang bisa menggerakkan roda politik.
Tindakan politik yang menyangkut kinerja pemimpin politik dalam menerjemahkan nilai-nilai moralitasnya ke dalam ukuran-ukuran perilaku, kebijakan, dan keputusan politiknya juga menjadi prasyarat bagi seorang pemimpin yang akan membela kaum lemah. Namun, pada level ini, para politisi dan partai politik lebih sedikit lagi yang bisa lolos. Hampir tidak ada partai yang sungguh-sungguh setia pada fatsoen politik atau sanggup menerjemahkan klaim ideologisnya ke dalam bentuk kebijakan dan agenda politik yang mencerahkan.
Keefektifan komunikasi politik tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, karena ia menyangkut kemampuan seorang pemimpin untuk mengomunikasikan gagasan serta nilai-nilai moralitasnya dalam bentuk retorika politik yang efisien. Efektivitas komunikasi pemimpin politik kita selalu gagal. Kegagalan itu bukan hanya mencerminkan kelemahan dan amatirisme perseorangan, tatapi juga karena absennya mekanisme pertanggungjawaban publik
Realitas kelabu ini hanya membuat masyarakat terombang-ambing dalam ketidakpastian: antara tertarik ke orbit romantisme atau menggagas masa depan. Pada titik inilah, kekecewaan dan pesimisme mulai muncul.
Masih ada secercah harapan di tengah kusutnya masalah kebangsaan Indonesia: yaitu kaum muda. Harapan itu kita bebankan kepada kaum muda yang memiliki stok "kapital moral" yang kuat namun berada di luar pemimpin-pemimpin yang beredar selama ini. Masih ada calon pemimpin (nonpartai) masa depan visioner, namun sejauh ini tidak diberi ruang untuk mentransformasikan kekayaan "kapital moralnya" menjadi kapital bergerak, yang diinvestasikan ke dalam arena politik untuk membawa perubahan.
Tak ada kata terlambat, sebab masih ada waktu untuk melakukan seleksi. Kita dorong rakyat untuk memilih mereka (kaum muda) yang pantas menakhodai negeri ini di masa yang akan datang. Mereka (para kaum tua) yang sebelumnya bermain-main dengan kekuasaan bersiap-siaplah untuk ke luar dari arena pertempuran: karena rakyat sudah "muak" dengan pemimpin yang bermental "pecundang dan pengecut." Masih ada sedikit nurani jernih "berkapital moral" kuat yang peduli atas nasib bangsa ini, yaitu kaum muda. ***

Pilgub dan Kecerdasan Politik Publik

TAHAPAN pelaksanaan Pilgub putaran II di Kaltim, saat ini sedang disusun KPU Kaltim. Namun atmosfer politik mulai terasa panas, dan pasangan calon saling minta dukungan ke elit politik ataupun fatwa MA.

Kondisi itu lumrah dalam riak politik. Toh, akhirnya keputusan berada di tangan rakyat. Siapa yang menang dan siapa yang kalah ditentukan dalam satu dua menit di bilik suara, mendatang.
Yang tidak lumrah, justru ketika demokrasi (baca: pilgub) hanya menjadikan publik, tidak lebih dari sekadar 'bemper' politik. Hal itulah yang selalu ditakuti Sokrates, salah seorang filsuf Yunani, sejak kemunculan demokrasi pertama kali kira-kira lima abad sebelum tarikh Masehi dalam masa Yunani Antik di Kota Athena, berabad-abad lalu.
Menurut Sokrates, demokrasi memungkinkan suatu wilayah diperintah oleh orang-orang yang tidak pro rakyat, hanya karena mendapat banyak dukungan.
Hal ini dikarenakan para pemilih cenderung memberikan suaranya kepada orang-orang yang disukai, bukan pada orang-orang yang kompeten. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan justru mengesampingkan nasib kaum marjinal.
Parahnya lagi, ketakutan Sokrates di atas kerap terjadi pada wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang banyak, tingkat pendidikan rendah, angka buta aksara tinggi, institusi sosial-politik lemah.
Demokrasi gampang dimanipulasi oleh elite-elite politik oportunis dan pemimpin despotik yang menawarkan janji-janji populis agar bisa terpilih sebagai wakil rakyat di parlemen atau pejabat pemerintahan.
Kondisi ini tentu saja merupakan potensi besar bagi para pialang politik yang berwatak Machavelian, untuk memanipulasi demokrasi demi suksesnya perebutan kekuasaan, termasuk dengan menciptakan pertentangan, peperangan dan anarkisme.
Memang tak mudah membebaskan masyarakat untuk sadar politik. Pasalnya hampir 32 tahun masyarakat hanya dijadikan floating mass dalam perpolitikan. Pada masa itu, politik hanyalah urusan kaum elite. Satu-satunya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik adalah ketika pemilu tiap lima tahun sekali.
Kendati demikian, bukan tidak ada cara menciptakan kecerdasan politik publik. Setidaknya ada tiga cara yang memungkinkan untuk itu. Pertama, komitmen kandidat cagub dan cawagub untuk menerima segala konsekuensi dari pertarungan politik; siap menang dan kalah. Dengan begitu, harapannya terbangunlah kesadaran bahwa menang dan kalah adalah bagian dari kehidupan politik. Harus diterima secara legowo apa pun hasil dari pilgub itu.
Kedua, keterlibatan secara penuh para aktivis mahasiswa, LSM, dan partai politik yang progresif dan memiliki wacana pembebasan rakyat untuk terus mendidik rakyat, untuk cerdas tidak hanya secara didaktis melainkan juga secara politik.
Terakhir adalah media massa. Media massa setidaknya mampu menjadi jembatan guna terciptanya politik damai.
Dengan keterlibatan penuh ketiga elemen tersebut diharapkan upaya-upaya memanipulasi demokrasi dalam Pilgub Kaltim bisa diminimalisasi. Dengan demikian Pilgub Kaltim benar-benar merupakan ruang demokrasi rakyat yang sejati. Semoga!***